Alasan knp pemerintah RI dan sebagian ormas Islam diam menurut koran The South China Morning Post adalah :
1. Rasa tdk enak pemerintah RI menyinggung RRC yg merupakan mitra dagang besar bagi RI.
2. Menganggap berita penahanan jutaan muslim Uyghur d kamp adlh propaganda Barat.
1. Rasa tdk enak pemerintah RI menyinggung RRC yg merupakan mitra dagang besar bagi RI.
2. Menganggap berita penahanan jutaan muslim Uyghur d kamp adlh propaganda Barat.
3. Propaganda itu berkaitan dengan perang dagang antara AS & RRC. Namun pihak RI lebih percaya bahwa berita itu hanya utk mendiskreditkan pemerintah RRC.
4. Masih menurut koran ini yg mengutip laporan sebuah lembaga think thank utk analisis kebijakan konflik yg berkantor d Jkt :
4. Masih menurut koran ini yg mengutip laporan sebuah lembaga think thank utk analisis kebijakan konflik yg berkantor d Jkt :
Mereka mengutip pendapat Dr. Munajat Stain, seorang staf ahli Deputi 5 dr kantor staf presiden RI yg menyatakan bahwa "kami tdk mau melibatkan diri dalam narasi persekusi muslim Uyghur karena hanya akan memperkuat posisi Islamis & radikalis di kubu oposisi Indonesia".
Masih menurut Dr. Munajat, bahwa Indonesia memang bermasalah diplomatik dengan RRC namun disebabkan karena gangguan RRC di laut Cina Selatan dan menyebabkan destabilisasi keamanan di Asia Tenggara. Jadi bukan karena masalah penindasan terhadap muslim Uyghur.
Bahkan dalam dokumen laporan lembaga think thank tsb yg setebal 17 halaman menyatakan bahwa penindasan kepada muslim Uyghur oleh pemerintah RRC hanya menimbulkan sedikit kecemasan di Indonesia, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.
Masih menurut koran ini : hal ini kontras dengan sikap Amerika Serikat yang siap menghukum RRC dengan sangsi akibat masalah muslim uyghur ini. Dan kontras dgn sikap RI saat krisis Rohingya 2 thn yg lalu, dimana Menlu RI menemui Aung San Su Kyi ....
Dan meminta pemerintah Myanmar untuk memberikan jaminan keamanan dan bantuan kemanusiaan bagi muslim Rohingya di Rakhine Myanmar. Untuk kasus muslim Uyghur, pemerintah RI menganggap penindasan ini sbg masalah dalam negeri RRC dan reaksi legal RRC thdp usaha separatisme d xinjiang
Hal ini bs dimaklumi, menurut laporan lembaga ini, karena RI menghadapi masalah separatisme di Papua. Sehingga tdk mau mencampuri urusan 'dalam negeri' RRC agar RRC tdk berbuat yg sama dalam kasus separatisme di Papua.
Demikian sekilas yg bisa sy sarikan dari berita diatas.
Demikian sekilas yg bisa sy sarikan dari berita diatas.
Loading suggestions...